Lamongan, Mediabangsanews.com
Sejumlah wali murid mengaku geram dan kecewa terhadap dugaan perampasan dana Program Indonesia Pintar (PIP) yang dialami anak-anak mereka di SMAN 1 Mantup. Mereka menyatakan siap melakukan aksi protes terbuka ke sekolah dan membawa persoalan ini ke ranah hukum.
Menurut keterangan beberapa wali murid, dana PIP yang seharusnya menjadi hak penuh siswa justru diduga diambil atau dikuasai pihak sekolah dengan berbagai alasan. Padahal, berdasarkan petunjuk teknis (juknis) PIP dari Kementerian Pendidikan, dana tersebut diperuntukkan langsung bagi kebutuhan peserta didik, seperti perlengkapan sekolah, transportasi, hingga kebutuhan penunjang pendidikan lainnya.
“Kami tidak terima jika hak anak kami diambil. Dana itu untuk kebutuhan sekolah anak kami, bukan untuk kepentingan lain,” tegas salah satu wali murid yang enggan disebut namanya.
Para wali murid menilai tindakan tersebut berpotensi melanggar aturan, karena dana PIP merupakan bantuan sosial pemerintah yang penggunaannya telah diatur secara jelas. Jika benar terjadi pengambilan tanpa persetujuan atau tanpa dasar hukum yang sah, hal itu bisa masuk dalam dugaan penyalahgunaan wewenang hingga penggelapan.
Tidak hanya akan melakukan aksi protes, para wali murid juga berencana melaporkan kasus ini ke aparat penegak hukum. Mereka menyebut akan membawa persoalan tersebut ke “meja hijau” apabila tidak ada klarifikasi dan pengembalian hak siswa dalam waktu dekat.
“Kami ingin kejelasan dan pertanggungjawaban. Kalau tidak ada penyelesaian, kami siap tempuh jalur hukum,” tambah wali murid lainnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak sekolah belum memberikan keterangan resmi terkait tudingan tersebut. Upaya konfirmasi kepada pihak manajemen sekolah masih terus dilakukan.
Kasus ini pun menjadi sorotan publik, mengingat dana PIP merupakan program pemerintah yang bertujuan membantu siswa dari keluarga kurang mampu agar tetap bisa mengenyam pendidikan tanpa hambatan biaya.
Para wali murid berharap ada transparansi dan penyelesaian secara adil, demi melindungi hak-hak siswa serta menjaga integritas dunia pendidikan.
(Red)
