Lamongan, Mediabangsanews.com
Forum diskusi publik yang membahas persoalan banjir Bengawan Jero diselenggarakan oleh kelompok yang menamakan diri sebagai Masyarakat Sipil Lamongan pada Senin, 12 Januari 2025, bertempat di Warung Joglo, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan.
Kegiatan ini menjadi wadah dialog dan konsolidasi berbagai elemen masyarakat dalam merumuskan langkah strategis guna mengatasi persoalan banjir yang terjadi secara berulang di wilayah tersebut.
Dalam forum tersebut, persoalan banjir di kawasan Bengawan Jero disepakati sebagai permasalahan kompleks yang memerlukan penanganan terintegrasi lintas wilayah dan lintas sektor. Diskusi diikuti oleh unsur Masyarakat Sipil Lamongan, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Universitas Islam Lamongan (Unisla), tokoh masyarakat, pemerintah desa, serta unsur pemangku kepentingan lainnya.
Perwakilan peserta diskusi, Made Rizal dari PMII Unisla, menyampaikan bahwa persoalan banjir di Kabupaten Lamongan tidak dapat dipahami sebagai isu lokal semata. Menurutnya, sistem aliran air dari wilayah selatan hingga jalur pembuangan menuju laut di Kabupaten Gresik merupakan satu kesatuan ekosistem yang menuntut kolaborasi antarpemerintah daerah.
“Kondisi banjir saat musim hujan dan kekeringan pada musim kemarau mencerminkan belum optimalnya tata kelola sumber daya air. Permasalahan sedimentasi sungai, pendangkalan rawa, serta waduk yang belum tertangani secara menyeluruh perlu menjadi perhatian bersama,” ungkapnya.
Dalam sesi pemaparan Cak Priyo mengulas sejarah dan dinamika perubahan fungsi Bengawan Jero. Ia menjelaskan bahwa kawasan tersebut pada awalnya merupakan rawa alami yang berfungsi sebagai daerah retensi air. Namun, seiring berjalannya waktu, fungsi ekologis tersebut mengalami penurunan akibat pendangkalan, penyempitan alur sungai, serta perubahan tata guna lahan.
“Pada masa lalu, Bengawan Jero berperan sebagai ruang air yang mampu menampung limpasan debit. Saat ini, penyempitan rawa dan pendangkalan sungai menyebabkan air tidak lagi tertampung secara optimal, sehingga meluap ke permukiman dan lahan pertanian,” jelasnya.
Cak Priyo menegaskan bahwa upaya penanggulangan banjir tidak dapat dilakukan secara parsial atau insidental. Ia menekankan pentingnya pemulihan fungsi ekologis Bengawan Jero melalui pengerukan sedimentasi, revitalisasi rawa, serta normalisasi jalur pembuangan air sebagai langkah jangka panjang.
Sementara itu, Hamim memaparkan sejumlah titik kritis yang dinilai menjadi faktor utama terjadinya banjir. Ia menyoroti hambatan aliran akibat infrastruktur jembatan yang rendah, akumulasi sedimentasi, pertumbuhan enceng gondok yang tidak terkendali, serta sistem pembuangan air yang belum terintegrasi secara optimal.
“Di beberapa lokasi, aliran air mengalami penyempitan akibat kondisi sungai yang dangkal dan konstruksi jembatan yang tidak memadai. Ditambah dengan pertumbuhan enceng gondok, aliran air menjadi tersendat dan berujung pada luapan,” paparnya.
Hamim juga menekankan pentingnya penguatan koordinasi antara pemerintah desa, HIPPA, P3AI, serta instansi teknis seperti Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur agar program normalisasi sungai dan pengelolaan air dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.
Forum diskusi tersebut menghasilkan kesepakatan untuk menyusun surat rekomendasi yang akan disampaikan kepada pimpinan daerah dan diteruskan ke pemerintah pusat. Rekomendasi tersebut mencakup perbaikan dan mitigasi aliran sungai, pengerukan rawa dan waduk, optimalisasi jalur pembuangan air ke wilayah Wangen, Manyar, dan Melik 2, pembentukan satuan tugas pengelolaan sampah di sepanjang aliran sungai, serta penguatan sistem HIPPA guna mendukung ketahanan sektor pertanian.
Selain itu, forum juga merumuskan sejumlah usulan solusi konkret, antara lain mendorong dukungan dari BNPB, Kementerian PUPR, Perhutani, dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, pembentukan Satgas limbah dan sampah di aliran sungai, kerja sama P3AI dengan HIPPA dan pemer
(Adi/ Red)
