Poto Ist. Menteri Keuangan Republik Indonesia (Purbaya Yudhi Sadewa)
Jakarta, Mediabangsanews.com
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa kembali mengingatkan direktur utama (dirut) bank milik negara (BUMN) yang tergabung dalam Himbara untuk berhati-hati dalam menyalurkan kredit dari dana deposito pemerintah sebesar Rp200 triliun.
Dalam pernyataannya, Dia menegaskan penyaluran dana tersebut tidak boleh berujung pada meningkatnya kredit macet (Non Performing Loan/NPL).
“Perbankan harus pintar untuk menakar potensi kredit macet. Dia bahkan menyebut Dirut bank seharusnya dipecat jika membuat persentase kredit macet membengkak pascapenyaluran”, kata Purbaya, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (16/9/25).
‘Perbankan cukup pintar harusnya. Kalau mereka kasih pinjaman enggak hati-hati jadi NPL, ya harusnya mereka dipecat,” Imbuhnya dengan nada peringatan.
Pada kesempatan yang sama, Purbaya juga menampik anggapan bahwa permintaan (demand) kredit tengah rendah saat dirinya memutuskan mengalihkan dana. Pernyataan Purbaya kali ini sekaligus sebagai alarm klarifikasi atas issue yang tengah berkembang.
“Siapa bilang? Anda ada ekonom yang bilang begitu kan? Dia mesti belajar lagi ekonomi,” Ujar Purbaya berseloroh
Lebih lanjut Purbaya menjelaskan data empiris
Purbaya lanjut menjelaskan, pengalaman pemerintah mengatasi pertumbuhan kredit yang rendah di tahun 2021, Saat itu katanya banyak orang menyatakan bahwa kredit tidak bisa tumbuh sebelum ekonomi membaik.
Namun sebagai jalan keluar, pihaknya menyuntikkan dana segar pada sistem keuangan medio Mei 2021, dan hasilnya cukup signifikan, dimana M0 (uang beredar) tumbuh double digit.
“Dalam kurung waktu yang hampir bersamaan, kredit juga tumbuh. Teorinya begini, ini berhubungan dengan opportunity cost of money. Kalau opportunity cost of money turun, bunga turun, uang ada, orang yang punya uang jadi enggak sayang belanja lagi,” terang Purbaya.
Selain itu menurutnya, demikian pula erusahaan yang ingin melakukan ekspansi bisnis, tidak lagi takut meminjam uang dengan bunga mencekik ke perbankan, dan justru saat itu dapat menjadi momentum untuk ekspansi bisnis.
Purbaya juga meyakini, kredit dapat kembali tumbuh dengan kebijakan terbarunya, mengingat perilaku sistem perekonomian tidak berubah.
“Jadi dia enggak akan berubah-ubah. Itu akan berubah mungkin setelah ada perubahan generasi satu generasi, dua generasi. Setelah kebiasaan anda berubah. Ini kan masih pelaku-pelaku sama dalam 10 tahun terakhir. Jadi kemungkinan besar responnya akan sama,” ungkap Purbaya.
Sebelumnya, pemerintah menggugurkan dana untuk didepositokan ke perbankan senilai Rp 200 triliun dengan harapan dapat meningkatkan likuiditas perbankan untuk kepentingan pertumbuhan kredit dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi.
Sebelumnya dikabarkan bahwa Dana pemerintah yang disalurkan ke perbankan ini bukan berasal dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).
Dana pemerintah sebesar Rp200 triliun ini disalurkan ke lima bank milik pemerintah antara lain, Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Tabungan Negara (BTN) dan Bank Syariah Indonesia (BSI).
(As).
