Jombang, Mediabangsanews.com
Tak butuh keahlian khusus untuk membaca fakta di lapangan. Cukup berdiri di atas rabat beton proyek Desa Munungkerep, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang — siapapun paham, ini bukan pekerjaan konstruksi, ini hanya urusan mengecor tanah.
Dua titik proyek jalan di Dusun Karang Ngebang, sepanjang total 214 meter, bersumber dari Program Bantuan Keuangan Kabupaten (BKK) Jombang tahun 2024. Titik pertama 97 meter dengan anggaran Rp 100 juta. Titik kedua 117 meter dengan anggaran Rp 120 juta.
Rp 220 juta uang negara ditanamkan di jalan ini. Tapi proses pekerjaannya jauh dari standar konstruksi jalan rabat beton yang diatur dalam SNI 7394:2008.
Tidak ada lapisan agregat. Tidak ada sirtu. Tidak ada pemadatan. Tidak ada bekisting rapi. Tidak ada wiremesh. Tidak ada tulangan besi. Beton langsung dituang di atas tanah asli. Lembab, gembur, dan rawan ambles. Slump test? Tidak dilakukan. Curing beton? Tidak ada. Perawatan? Diabaikan.
Padahal, urut-urutan standar pekerjaan jalan rabat beton itu baku dengan tahapan Pembersihan dan pemadatan tanah dasar, Lapisan pondasi agregat minimal setebal 15 cm, Bekisting untuk kontrol bentuk dan volume, Tulangan besi atau wiremesh untuk menahan retak, Beton dengan mutu minimal K-225, Slump test untuk kontrol kadar air, Perawatan (curing) minimal 7 hari dan Finishing permukaan.
Semua tahapan itu tidak terlihat di proyek Munungkerep. Yang ada hanya beton tipis bervariasi, di beberapa titik hanya berkisar 8-10 cm — jauh dari ketentuan standar minimal 15 cm untuk jalan lingkungan.
Kondisi ini membuka ruang pertanyaan besar: bagaimana proses pengawasan teknis dilakukan? Di mana peran TPK Desa? Di mana konsultan pengawas? Bagaimana pertanggungjawaban penggunaan uang publik?.
Sampai berita ini ditayangkan, Kepala Desa Munungkerep, Sutrismi, belum dapat dikonfirmasi. Upaya konfirmasi by phone ke nomor kepala desa masih nihil.
(Tim)
