Gresik, Mediabangsanesw.com
Program pembangunan Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN harus bisa terealisasi dengan maksimal dan juga harus sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia tentang rincian prioritas penggunaan Dana Desa agar manfaat pembangunan dapat di nikmati oleh masyarakat secara optimal. Transparansi dalam penggunaan Dana Desa sangat diperlukan supaya siapapun bisa menjadi kontrol sosial bagi Kepala Desa dalam pelaksanaan Dana Desa tersebut.
Selama tahun 2020 sampai tahun 2022 fokus terbesar penggunaan Dana Desa adalah untuk menanggulangi wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang berdampak kepada berbagai sendi kehidupan masyarakat baik aspek sosial, ekonomi, kesejahteraan masyarakat maupun budaya dan telah menimbulkan korban jiwa, dan kerugian material. Seiring dengan berjalannya waktu, pandemi Covid semakin terkendali sehingga berimplikasi terhadap perubahan arah kebijakan penggunaan Dana Desa.
Tahun 2023 Dana Desa digunakan untuk pemulihan ekonomi Nasional, program prioritas Nasional, dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan non-alam untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.
Hal itu sesuai dengan Permendesa, PDTT Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa, dan juga Permendesa, PDTT Tahun 2023, penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk program kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa.
Seperti yang ada di Desa Kepatihan, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik.
Dari pantauan wartawan di lapangan, tahun 2023 Desa Kepatihan mendapatkan anggaran Dana Desa dari APBN yang di transfer melalui APBD Kabupaten yang kemudian masuk ke rekening desa sebesar Rp.1.254.127.000, dan tahun 2024 Rp. 1.164.037.000. Dana tersebut di gunakan diantaranya untuk pelaksanaan pembangunan desa, pembiayaan kemasyarakatan desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, dan penanggulangan bencana, keadaan darurat, juga mendesak Desa.
Pada tahap l tahun 2023 desa Kepatihan mengalokasikan Dana Desa untuk pembangunan gedung olah sebesar Rp.163.931.200, Dan Tahap ll tahun 2023 sebesar Rp.137.809.800. Dan tahun 2024 tahap l pembangunan gedung olah raga Desa Kepatihan mengalokasikan lagi untuk pembangunan gedung olah raga sebesar Rp 200.000.000. Jadi total Dana Desa yang di alokasikan untuk pembangunan gedung olah raga sebesar Rp. 500.741.000.
Namun, saat tim investigasi di Desa Kepatihan, pembangunan gedung olah raga tersebut belum 40 persen di bangun. Hanya pondasi yang sudah di uruk, serta bakal tiang yang sudah selesai dikerjakan. Hingga hari ini tidak terlihat lagi pembangunan di lokasi tersebut. Timbul dugaan Mark Up anggaran di lakukan oleh Pemdes Kepatihan.
Menurut salah satu warga Desa Kepatihan yang ada di lokasi pembangunan sarana olah raga mengatakan, pembangunan ini sudah beberapa tahun di lakukan oleh Pemdes Kepatihan, namun warga tersebut tidak ingat dengan pasti kapan awal pembangunannya.
“Kalau tidak salah, bangunan ini sudah 2 atau 3 tahun yang lalu. Lebih jelasnya tanyakan langsung ke Balai Desa pak”, ungkap warga yang namanya tidak mau disebutkan, Minggu, 17/11/2024.
Menanggapi hal itu, awak media berusaha menghubungi Kepala Desa Kepatihan, Dodik Soeprayogi yang juga sebagai Ketua AKD (Asosiasi Kepala Desa) Kecamatan Menganti melalui WhatsApp pribadinya, namun jawaban dari Dodik sangat tidak memuaskan. Hanya beberapa yang di ucapkan.
“Ada apa mas bro”, kata Dodik singkat.
Di tanya lebih jauh tentang dugaan mark up anggaran yang dipakai, Kepala Desa Kepatihan tidak mau menjawab.
Camat Menganti, Bagus Arif Jauh Hari, S.STP juga belum memberikan komentar, di hubungi melalui WhatsApp pribadinya juga belum menjawab.
(Tim)
