Gresik, Mediabangsanews.com
Program ketahanan pangan bersumber dari anggaran Dana Desa (DD) dan bantuan dari provinsi yang dikelolah melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) kini jadi sorotan warga terkait kurangnya transparasi dalam mengelola BUMDes tersebut.
BUMDes yang dimaksud ialah BUMDes Desa Sekar Putih, Kecamatan Balongpanggang, Kabupaten Gresik. Warga menyoroti bukan soal manfaatnya melainkan sorotan tersebut muncul kurangnya ada transparasi serta dalam pengelolaan BUMDes tersebut minim.
Progam yang seharusnya untuk menopang ketahanan pangan di tingkat Desa tersebut dari sejak awal didirikan BUMDes di Desa Sekar Putih tersebut warga mengaku tidak pernah mendapatkan penjelasan terbuka mengenai usaha tersebut. Serta perkembangan BUMDes tersebut, Apa lagi mengenai Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ).
Dari hal tersebut muncul kecurigaan warga bahwa ada sesuatu yang sengaja ditutup rapat dari Masyarakat. Warga juga menilai bahwasannya BUMDes terkesan berjalan dalam lingkaran terbatas. Hanya melibatkan pihak- pihak tertentu yang dekat denfan struktur Pemerintahan Desa saja.
Akibatnya muncul anggapan bahwa manfaat program tersebut tidak dirasakan luas oleh masyarakat. Bahkan dugaan adanya indikasi penyimpangan anggaran.
Berdasarkan keterangan yang dihimpun dari salah satu pihak internal BUMDes menyebutkan sejak tahun anggaran 2021 hingga 2025 dana yang masuk mencapai ratusan juta rupiah. Namun hingga kini warga belum melihat hasil nyata yang sepadan dengan besarnya anggaran yang masuk ke BUMDes.
Pertanyaan besar pun menggema di tengah masyarakat: ke mana sebenarnya aliran dana BUMDes Desa Sekar Putih..?sejumlah pengamat tata kelola desa menilai kondisi seperti ini berpotensi menimbulkan indikasi pengelolaan dana yang tidak optimal, bahkan bisa mengarah pada dugaan program fiktif jika tidak ada transparansi dan bukti aktivitas nyata.
Mereka menekankan pentingnya audit independen serta evaluasi menyeluruh terhadap manajemen BUMDes. Kekhawatiran lain juga mencuat bahwa sebagian BUMDes di berbagai daerah kerap didirikan sekadar memenuhi formalitas administratif, tanpa rencana bisnis matang dan tanpa pengawasan ketat.
Jika hal tersebut terjadi, bukan tidak mungkin dana publik terpakai tanpa dampak ekonomi jelas bagi masyarakat desa.
Situasi semakin memanas ketika upaya konfirmasi kepada salah satu pengurus BUMDes Desa Sekar Putih tidak mendapat tanggapan. Sikap diam tersebut justru memperkuat persepsi publik bahwa ada hal yang sedang disembunyikan.
Hingga berita ini disusun, belum ada klarifikasi resmi dari pihak desa maupun pengelola BUMDes. Di sisi lain, dokumen LKPJ disebut-sebut telah dibuat setiap tahun dan dinyatakan terealisasi. Namun fakta di lapangan menurut sejumlah warga menunjukkan kondisi berbeda. Tidak sedikit yang menduga adanya ketidaksesuaian data laporan dengan realita program.
Bahkan muncul dugaan serius mengenai kemungkinan manipulasi laporan pertanggungjawaban, meski hal tersebut masih perlu pembuktian melalui audit resmi.
Publik kini berharap adanya keterbukaan penuh dari pemerintah desa dan pengurus BUMDes. Transparansi bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga bentuk tanggung jawab moral terhadap dana publik yang seharusnya kembali kepada kesejahteraan masyarakat.
Jika dugaan penyimpangan ini benar, konsekuensinya bukan sekadar kerugian finansial, tetapi juga rusaknya kepercayaan masyarakat terhadap program pemberdayaan desa. Sebaliknya, jika tidak ada pelanggaran, klarifikasi terbuka justru akan mengembalikan kepercayaan publik.
Satu hal yang pasti, masyarakat Desa Sekar Putih menunggu jawaban jelas, bukan sekadar laporan di atas kertas.
Karena dana desa bukan milik segelintir orang, melainkan hak seluruh warga yang seharusnya merasakan manfaat nyata, bukan hanya janji dan angka dalam dokumen.
(Red)
