Poto Ist. Menteri Keuangan Republik Indonesia (Purbaya Yudhi Sadewa) tampak duduk di tengah, diantara dua pejabat kemenkeu lainnya pada moment rapat kerja perdana, di ruang Komisi XI DPR RI, Senayan (10/9/2025)
Jakarta, Mediabangsanews.com
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa santer menjadi sorotan usai rapat kerja perdana bersama Komisi XI DPR RI, Rabu (10/9/2025).
Dibalik gaya bahasanya yang kerap disebut “koboy”, Purbaya tak segan membalas kritikan tajam anggota dewan dengan pertanyaan balik yang sama tajamnya.
Dalam rapat tersebut, Purbaya tidak hanya menjawab kritik, tetapi juga membongkar data perbandingan kinerja ekonomi di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Joko Widodo (Jokowi).
Purbaya menyebutkan pertumbuhan ekonomi pada masa pemerintahan SBY mencapai rata-rata 6 persen. Sementara itu, pada era Jokowi, rata-rata pertumbuhan hanya berkisar di angka 5 persen.
Di era SBY katanya, pertumbuhan M0 mencapai rata-rata 17 persen per tahun, sehingga uang beredar dalam sistem ekonomi mencukupi dan kredit tumbuh hingga 22 persen.
Pada masa Jokowi, pertumbuhan M0 hanya sekitar 7 persen, bahkan sempat 0 persen dalam dua tahun terakhir sebelum pandemi. Akibatnya, mesin ekonomi swasta melemah dan hanya pemerintah yang menjadi penggerak, sementara 90 persen sektor swasta tersendat.
Pada Pemerintahan Prabowo, Purbaya mengingatkan bahwa kondisi serupa berpotensi terjadi jika kebijakan fiskal dan moneter tidak segera diubah.
Ia menegaskan bahwa dua mesin penggerak ekonomi, yaitu fiskal dan moneter, harus dihidupkan bersamaan. “Kalau pemerintahnya lambat belanja dan moneter juga dicekik, maka akan lebih buruk dibanding dua zaman sebelumnya,” tandas Menkeu Purbaya.
Sebagai langkah awal, Purbaya memutuskan untuk mengalirkan dana besar ke sistem perbankan agar sektor riil kembali bergerak.
Disisi lain Menkeu juga menyoroti rendahnya serapan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan Badan Gizi Nasional. Padahal, Presiden Prabowo dalam pidatonya mengklaim keberhasilan program tersebut telah menjangkau puluhan juta penerima manfaat.
Pada kesempatan itu, Purbaya justru mengungkap banyak keluhan terkait serapan anggaran MBG yang sangat rendah.
Olehnya itu, Purbaya berencana akan mendampingi langsung Kepala Badan Gizi Nasional setiap bulan dalam jumpa pers untuk menjelaskan kepada publik tentang penyerapan anggaran. “Kalau penyerapannya jelek, dia harus jelaskan ke publik, saya duduk di sebelahnya,” ujarnya
Menurutnya, data pemerintah juga menunjukkan perbedaan klaim. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut anggaran MBG baru terserap Rp5 triliun dari target Rp71 triliun per Juni 2025. Sementara Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, melaporkan angka serapan Rp13,2 triliun per September 2025, atau sekitar 18,6 persen dari total pagu.
Pernyataan Purbaya, tidak hanya menantang narasi lama tentang keberhasilan pembangunan infrastruktur Jokowi, tetapi juga memberi peringatan bagi pemerintahan Prabowo.
“Jika serapan anggaran tidak segera diperbaiki dan dua mesin ekonomi tidak bergerak serentak, maka target ambisius pertumbuhan 8 persen hanya akan menjadi wacana”, pungkasnya.
(As)
