Lamongan, Mediabangsanews.com || Perhimpunan Pengecer Pupuk Indonesia (PPPI) dan petani MINAPADI audiensi dengan Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian KEMENTAN RI pada Selasa 04/06 di Jakarta.
Point – point Lainnya yang disampaikan diantaranya:
1. Kesulitan juga kekurangan pelaporan pada i-pubers
2. Resiko-resiko yang ada baik bagi petan dan kios dalam hal kesalahan admin pelaporan agar bisa diberikan waktu untuk memperbaiki
3. Juga untuk regulasi untuk kios tetap eksis
Audiensi di gedung D Kementan RI, Ir. Kusbianto Susilo Putro MSI yang akrap dipanggil pak Gatot selaku kordinator PPPI Jawa Timur menyampaikan saat audiensi akan keluh kesah para petani di jatim khususnya di Kabupaten Lamongan dan gresik dan sekitarnya yang mayoritas penduduknya adalah petani.
“Kami memohon kepada Kementrian Pertanian untuk memberikan tambahan kouta pupuk untuk para petani MINAPADI di Lamongan juga Gresik dan sekitarnya ,” ucapnya saat audiensi.
Kusbianto (Gatot) yang juga sebagai Kepala Desa Deket Wetan Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan sebelumnya juga menyampaikan bahwa dia bersama dengan yang lainnya juga memiliki keluhan yang sama.
“Kami hadir bersama dengan 40 Anggota dari berbagai Kabupaten/Kota dari Jatim untuk mengupayakan adanya tambahan kouta pupuk, khususnya untuk petani Minapadi. Kami menjelaskan bahwa alasan kami meminta tambahan kouta ialah untuk menjadikan Jatim, Khususnya Kabupaten Lamongan benar-benar menjadi lumbung pangan Nasional,” paparnya.
Kusbianto juga secara khusus menerangkan bahwa di wilayah utara Kabupaten Lamongan, Gresik dan sekitarnya, para petani Minapadi kesusahan mendapatkan kouta pupuk untuk menunjang pertaniannya dan hal tersebut juga dirasakan oleh petani di daerah-daerah lainnya, Khususnya petani Minapadi.
“Kami berharap, setelah audiensi bersama Dirjen prasarana dan sarana Pertanian kali ini ada langkah-langkah taktis selanjutnya, sehingga upaya kami dan rekan-rekan lainnya bisa membuahkan hasil,” harapnya.
Lebih lanjut, Kusbianto menuturkan dirjen prasarana dan sarana Pertanian KEMENTAN dalam waktu dekat akan mengajak Petani Minapadi dan PPPI Jatim untuk bertemu dengan Komisi 4 DPR RI untuk melakukan pembahasan akan hal tersebut.
“Alhamdulillah respon yang sangat baik oleh Pak Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan, yang juga difasilitasi oleh Pak Haji Khilmi selaku DPR RI Fraksi Partai Gerindra, semoga dalam waktu dekat bisa hearing dengan Komisi 4,” tuturnya.
Yang jelas pak dirjen menyampaikan 3 hal yang wajib dilakukan
1. Penebusan pupuk yang mudah
2. Tepat waktu dan sesuai kebutuhan
3. Pupuk subsidi disalurkan dengan akuntabel dan transparan
Selain mengupayakan adanya tambahan kouta pupuk, Kusbianto juga menyampaikan bahwa regulasi bagi para pengusaha kios pupuk agar selalu eksis.
“Selanjutnya kami juga berbicara regulasi untuk pelaku kios pupuk, pengusaha kios yang hadir disini rata-rata sudah 30 tahun lebih, semoga bisa terus eksis,” tambahnya.
Disamping itu, Kusbianto mempunyai alasan kenapa hal tersebut harus diupayakan karena tujuannya untuk membantu Pemerintah mensukseskan program lumbung pangan Nasional khususnya Jatim lebih khusus lagi daerah kami Kabupaten Lamongan.
“Tujuan kami kesini (Jakarta) untuk audiensi hanya satu, yaitu mensukseskan program lumbung pangan nasional di Jawa Timur lebih khusus lagi daerah kami Kabupaten Lamongan menjadi daerah dengan lumbung pangan nasional,” pungkasnya.
Dalam audiensi tersebut dihadiri, Dirjen prasarana dan sarana pertanian KEMENTAN, Satgassus tipikor polri, H khilmi DPR RI komisi IV, Juga undangan yang lainnya.
(Tj/ Adi)
